JAKARTA,Khabarnet.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengimbau seluruh instansi pemerintah, kementerian, hingga penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber yang menargetkan situs dan layanan digital pemerintah.
Langkah antisipasi ini diambil merespons Security Advisory yang dirilis Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 8 November 2026. Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi telah menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026 yang ditujukan kepada pengguna Pusat Data Nasional 1 (PDN-1), Government Cloud, serta pengelola domain kementerian/lembaga dan pemda.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Aries Kusdaryono, menekankan pentingnya menjaga kesiapan tim tanggap insiden guna menjamin keberlangsungan layanan publik.
“Kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Aries dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Lonjakan ancaman siber ini juga terekam dalam data Threatmap Fortinet per Senin (9/11/2026). Dalam rentang waktu 24 jam, tercatat sekitar 1,6 juta serangan berhasil diblokir dengan intensitas rata-rata 19 serangan per detik. Angka ini meningkat signifikan dibanding dua hari sebelumnya yang mencatatkan 350.600 serangan dalam sehari.
Sektor perbankan menjadi target utama dengan 761.000 ancaman terdeteksi, disusul oleh sektor teknologi (386.000), instansi pemerintah (121.000), pendidikan (48.000), manufaktur (42.000), dan telekomunikasi (18.000).
Ancaman ini diduga berkaitan dengan aksi penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Kendati BSSN menyatakan keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi, berbagai potensi gangguan seperti Distributed Denial of Service (DDoS), defacement (perubahan tampilan situs), eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, hingga aksi phishing tetap perlu diwaspadai.
Selain kepada pengelola sistem elektronik, Komdigi turut menyiagakan masyarakat agar tidak menjadi korban penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital. Masyarakat diminta tidak membuka tautan mencurigakan serta selalu memastikan transaksi maupun akses layanan dilakukan melalui situs resmi pemerintah.
Bagi instansi pengguna PDN-1 dan Government Cloud yang menemukan indikasi gangguan keamanan, pelaporan dapat dilakukan secara langsung melalui kanal resmi PDN-CSIRT di situs csirtpdn.layanan.go.id atau via email ke pdn-csirt@layanan.go.id.
