JAKARTA,KHABARNET – Partai Golkar merespons sorotan Partai Gerindra terkait kinerja pembantu presiden di Kabinet Merah Putih. Golkar menegaskan bahwa penilaian hingga keputusan perombakan atau reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menanggapi adanya catatan dari Partai Gerindra yang menyoroti sedikitnya 42 Menteri dan Wakil Menteri yang dinilai tidak bekerja secara optimal.
“Yang namanya soal kabinet itu sebetulnya sepemahaman kita semua, kan sepengetahuan kita semua, itu hak prerogatifnya presiden,” ujar Doli saat ditemui di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Doli menjelaskan bahwa Kepala Negara adalah satu-satunya pihak yang memiliki wewenang penuh untuk menimbang serta menentukan layak atau tidaknya seorang menteri dan wakil menteri dipertahankan dalam kabinet, termasuk kapan waktu eksekusinya.
Mengenai dorongan reshuffle terhadap para menteri maupun wamen yang dianggap berkinerja kurang maksimal, Partai Golkar memilih untuk tidak mendahului keputusan Kepala Negara. Golkar menegaskan komitmennya untuk tetap menghormati hak konstitusional Presiden dalam memimpin jalannya roda pemerintahan.
