Berita

buruh sebuah pabrik garmen di kota cimahi jawa barat terkena phk

×

buruh sebuah pabrik garmen di kota cimahi jawa barat terkena phk

Sebarkan artikel ini

KHABARNET sebanyak 178 pekerja pabrik garmen PT Namnam Fashion Industries yang berlokasi di Jalan Mahar Martanegara, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, resmi mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kebijakan efisiensi perusahaan.

Momen perpisahan para buruh yang terekam penuh isak tangis dan saling berpelukan sempat viral di media sosial setelah perusahaan mengambil langkah pemangkasan tenaga kerja.

Screenshot-2026-08-29-061310

1. Penyebab Utama PHK

  • Penurunan Pesanan Secara Bertahap: Berdasarkan data dari Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC SPSI) Kota Cimahi, volume pesanan (order) ekspor dan domestik perusahaan mengalami penurunan konstan sejak tahun 2019. Penurunan pesanan menchttps://khabarnet.com/buruh-sebuah-pabrik-garmen-di-kota-cimahi-jawa-barat-terkena-phk/apai puncaknya pada tahun 2026 yang memaksa manajemen melakukan efisiensi.

  • Tekanan Industri Tekstil: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat dan serikat pekerja mencatat bahwa lonjakan biaya produksi, bahan baku impor yang mahal, persaingan produk impor, serta melemahnya daya beli pasar global turut menekan daya saing industri padat karya di kawasan tersebut.

2. Kondisi Operasional Pabrik saat Ini

Meskipun menerbitkan keputusan PHK terhadap 178 pekerja, PT Namnam Fashion Industries tidak menutup total operasinya.

  • Pekerja Tersisa: Pabrik masih beroperasi dengan menyisakan sekitar 101 pekerja.

  • Rencana Orientasi Usaha: Pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi mengindikasikan adanya kemungkinan perubahan skema bisnis atau diversifikasi jenis usaha dari manajemen perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis.

3. Hak-Hak Pekerja dan Pendampingan Pemerintah

Aspek Keterangan & Tindak Lanjut
Kewajiban Pesangon Disnakertrans Jabar mengonfirmasi bahwa seluruh hak pekerja terdampak (pesangon dan uang kompensasi) telah diselesaikan oleh pihak manajemen.
Jaminan Sosial Pemerintah daerah memfasilitasi pencairan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan.
Bantuan Perekrutan Para pekerja terdampak diarahkan ke program pelatihan kerja serta fasilitasi akses ke pasar kerja baru.

-Tanggapan Pemerintah Daerah

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti tantangan struktural industri padat karya seperti garmen. Menurutnya, sektor garmen sangat sensitif terhadap perubahan biaya produksi dan kerap melakukan relokasi atau efisiensi ketika mencapai titik impas (break-even point). Pemerintah Provinsi mendorong percepatan program pelatihan vokasi agar para buruh dapat terserap kembali ke sektor industri atau kewirausahaan lain.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *