JAKARTA,Khabarnet.com – Mabes Polri mengonfirmasi identitas di balik inisial TK yang terseret dalam pusaran kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menyatakan bahwa sosok tersebut merupakan perwira tinggi (pati) kepolisian yang menyandang pangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).
Dalam keterangan resminya pada Kamis (12/11/2026), Johnny menyebutkan bahwa saat ini Brigjen TK tengah menjalani proses pemeriksaan intensif secara internal oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi.
Selain pemeriksaan etik, penyidik juga mendalami keterangan perwira tinggi bintang satu tersebut untuk melengkapi berkas penyidikan tindak pidana yang telah menjerat empat tersangka sebelumnya.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta.
Kendati mengonfirmasi kepangkatan yang bersangkutan, pihak kepolisian belum membeberkan nama lengkap maupun jabatan struktural Brigjen TK saat ini. Polri memastikan proses penegakan etik dan pidana berjalan beriringan guna mengusut tuntas perkara tersebut.
Peran Surveillance dalam Rapat DPR
Nama inisial TK pertama kali mencuat ke publik dalam rapat kerja antara Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya di hadapan anggota dewan, Kapolri membeberkan alur perintah penyadapan ilegal yang melibatkan tersangka Irjen Pol. Ahrie Sonta (AS), yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Bareskrim Polri periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
Menurut Suyudi, Irjen Ahrie Sonta diduga menerima instruksi dari mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) untuk melakukan penyadapan tanpa dasar permohonan penyidikan yang sah. Setelah meneruskan perintah teknis kepada operator dan melaporkan hasilnya kepada LSP, Ahrie Sonta kemudian menugaskan Brigjen TK untuk melakukan pemantauan lapangan atau surveillance.
Empat Jenderal Berstatus Tersangka
Pengembangan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan pengusaha dan media ini sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Keempat tersangka tersebut meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari Pasal 258 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) tentang penyadapan dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP terkait akses ilegal, hingga UU ITE mengenai penghilangan data elektronik.
Saat ini, tiga tersangka telah menjalani penahanan di tempat khusus (patsus) Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan pemulihan kesehatan pascastroke. Dalam perkembangan terbaru, Polri juga telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dari dinas kepolisian.
