JAKARTA, Khabarnet.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi memperluas penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara. Selain mengusut pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Korps Bhayangkara kini mulai menyelidiki dugaan tindak pidana makar dan permufakatan jahat di balik operasi tersebut.
Perkembangan ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta atau permufakatan jahat untuk melakukan makar,” ujar Suyudi di hadapan anggota dewan.
Pembuktian Terpisah dan Penelusuran Motif
Suyudi menegaskan bahwa temuan bukti penyadapan dan akses ilegal tidak serta-merta dapat langsung disimpulkan sebagai tindakan makar. Oleh karena itu, kepolisian menjalankan penyelidikan terpisah untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur upaya penggulingan pemerintahan yang sah.
Fokus penyelidikan makar ini diarahkan pada tiga hal utama, yakni menelusuri asal-usul perintah penyadapan, mengungkap tujuan di balik pengumpulan informasi tersebut, serta memeriksa personel yang diduga mengetahui rangkaian kegiatan itu.
Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman tersebut, Suyudi hadir didampingi jajaran petinggi Polri, di antaranya Irwasum Komjen Asep Edi Suheri, Kabareskrim Irjen Asep Safrudin, dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro. Komisi III memastikan akan mengawal tuntas penanganan perkara ini guna mengungkap aktor intelektual dan motif utamanya.
Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka
Pada jalur penyidikan utama terkait penyadapan ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta Kadiv TIK Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU).
Keempatnya dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP Ayat (1) dan (2), serta Pasal 32 Ayat (1) UU ITE.
Hingga pertengahan November 2026, penyidik telah memeriksa total 28 saksi yang terdiri dari 24 personel internal Polri, tiga perwakilan operator seluler (Telkomsel, Indosat, dan XL), serta satu saksi dari pihak vendor sistem penyadapan. Penyidik juga meminta keterangan dari enam ahli, yakni empat ahli hukum pidana dan dua pakar ITE, serta menyita sejumlah barang bukti elektronik mulai dari 15 unit ponsel, tujuh flashdisk, perangkat komputer, modem, hingga data log penyadapan.
Berdasarkan hasil penelusuran penyidik, aktivitas penyadapan ilegal ini tidak hanya menyasar Presiden Prabowo dan lingkar Istana, tetapi juga meluas ke kementerian, lembaga negara, anggota DPR, pimpinan partai politik, kepala daerah, Kapolda, aparat Kejaksaan dan KPK, hingga kalangan aktivis, organisasi masyarakat, dan mahasiswa.
