JAKARTA,Khabarnet.com – Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap korporasi pemegang izin lahan yang dinilai lalai dan bertanggung jawab atas bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah resmi mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) dari 11 perusahaan perkebunan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengonfirmasi bahwa penindakan ini dilakukan berdasarkan rekomendasi resmi dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Keputusan ini diambil setelah ditemukan fakta lapangan mengenai rentetan pelanggaran serius yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” tegas Nusron Wahid dalam konferensi pers di Jakarta.
Menurut penjelasan Nusron, terdapat beberapa alasan utama di balik pencabutan izin ini:
-
Kebakaran Berulang: Terjadi insiden kebakaran hutan yang berulang kali di area HGU milik perusahaan terkait.
-
Skala Kerusakan Luas: Area lahan yang terbakar mencakup lebih dari 50 persen dari total luasan izin HGU yang diberikan.
-
Minim Fasilitas Mitigasi: Perusahaan tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan, pencegahan, dan mitigasi karhutla di areal konsesi mereka.
Pemerintah membagi langkah penindakan ke dalam beberapa klaster penanganan, mulai dari pencabutan izin secara keseluruhan bagi wilayah yang mengalami kerusakan di atas 50 persen, pencabutan sebagian izin HGU (seperti pada PT SAE di Landak, Kalimantan Barat seluas 1.510 hektar karena tingkat kebakaran di bawah 50 persen), hingga tahap inspeksi fisik dan pendalaman data lapangan (seperti PT STP, PT API, dan PT JMS).
Penindakan ini menjadi sinyal kuat dari pemerintah bahwa seluruh korporasi wajib mematuhi aturan perlindungan lingkungan dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan lahan yang diberikan.
