JAKARTA,Khabarnet.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri kini menuai sorotan serius dari kalangan pelaku usaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengkhawatirkan tindakan tersebut dapat mengancam kerahasiaan komunikasi bisnis serta mengganggu iklim investasi nasional.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa, menyatakan bahwa komunikasi bisnis menyimpan informasi yang sangat sensitif bagi perusahaan.
“Pengusaha tentu memiliki kekhawatiran apabila komunikasi bisnis yang bersifat rahasia dapat diakses tanpa dasar hukum yang sah. Komunikasi tersebut bisa menyangkut strategi investasi, transaksi keuangan, negosiasi bisnis, hingga informasi perusahaan yang sensitif,” ujar Erwin.
Erwin menegaskan bahwa perlindungan privasi serta kepastian hukum merupakan syarat mutlak dalam menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha. Tanpa adanya jaminan perlindungan komunikasi, kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia berpotensi tergerus.
Meski demikian, Kadin mengimbau seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menunggu proses klarifikasi resmi dari otoritas berwenang. Kadin memahami penegak hukum memiliki kewenangan melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang, namun kewenangan itu tidak boleh disalahgunakan.
“Kadin Indonesia tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi ketidakpercayaan antara dunia usaha dan institusi penegak hukum. Justru yang kita perlukan adalah transparansi, pengawasan yang efektif, dan jaminan bahwa setiap tindakan aparat dilaksanakan sesuai hukum,” tuturnya.
Erwin menambahkan, jika dugaan penyadapan ilegal terhadap pelaku usaha ini terbukti, Kadin mendesak agar dilakukan investigasi secara independen serta penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit beserta dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka atas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada periode 2025–2026. Aksi tersebut diduga tidak hanya menyasar pejabat negara dan tokoh politik, tetapi juga merambah ke ranah media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pelaku usaha.
BACA JUGA > Indonesia Siap Jadi Negara Maju Ketiga di Asia
