JAKARTA, Khabarnet.com – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 pada Kamis (12/11/2026). Kepastian tersebut disampaikan langsung setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka dan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong terhitung sejak surat tersebut diserahkan. Di hadapan awak media, Muzani membacakan poin utama dari surat singkat berjumlah lima paragraf yang ditandatangani Gibran.
“Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Muzani membacakan isi surat tersebut.
Respons Istana dan Latar Belakang Dinamika
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengunduran diri tersebut dilakukan atas alasan pribadi serta pertimbangan terhadap dinamika suara yang berkembang di masyarakat. Menurut Yusril, karena pengunduran diri ini diajukan atas permintaan sendiri, secara hukum ketatanegaraan langkah tersebut bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan dari MPR.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana Merdeka menyatakan menerima keputusan tersebut dengan berat hati dan menyebut langkah Gibran sebagai sikap negarawan yang penuh tanggung jawab.
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” kata Prabowo. Presiden juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Gibran selama dua tahun mendampinginya, termasuk meninjau langsung program pemerintah di 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota.
Sebelumnya, keputusan ini diambil menyusul dinamika hukum dan politik terkait polemik dokumen penyetaraan pendidikan tingkat menengah milik Gibran setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Dengan pengunduran diri ini, anggota DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin mengonfirmasi bahwa agenda Rapat Paripurna DPR terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang sempat diinisiasi oleh sejumlah anggota dewan batal digelar.
Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan
Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan lembaganya akan segera menggelar rapat gabungan untuk menyurati Presiden. Berdasarkan aturan konstitusi, Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti kepada MPR, sementara MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden guna mengisi kekosongan jabatan tersebut.
BACA JUGA > Menanti Pilihan Prabowo: Mengintip Bursa Calon Wapres Pengganti Gibran
