JAKARTA, KHABARNET – Skandal dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru yang kian memanas. Perbincangan publik yang semula berfokus pada teknologi Lawful Interception Management System (LIMS) kini bergeser ke isu yang jauh lebih mematikan. Muncul indikasi kuat bahwa perangkat intip tingkat tinggi seperti Pegasus buatan NSO Group asal Israel hingga Predator buatan Cytrox turut digunakan untuk meretas lini komunikasi sang Kepala Negara.
Dugaan masuknya spyware tingkat militer (military-grade spyware) ini memicu keprihatinan luas di kalangan pakar keamanan siber nasional dan pengamat intelijen. Pasalnya, teknologi seperti Pegasus dan Predator memiliki kemampuan tembus yang jauh melampaui sistem sadap konvensional.
Mengapa Pegasus dan Predator Jauh Lebih Berbahaya dari LIMS?
LIMS umumnya beroperasi dengan mencegat jalur komunikasi melalui kerja sama atau akses pada infrastruktur operator telekomunikasi (telecommunication providers). Namun, Pegasus dan Predator bekerja dengan tingkat invasif yang jauh berbeda:
-
Eksploitasi Zero-Click: Pegasus dapat menginfeksi perangkat (iPhone maupun Android) tanpa memerlukan interaksi korban sama sekali. Korban tidak perlu mengklik tautan atau mengunduh berkas; pesan tak terlihat sudah cukup untuk mengambil alih kendali ponsel.
-
Akses Total Tanpa Jejak: Sekali terinfeksi, operator spyware dapat membaca pesan terenkripsi (WhatsApp, Signal, Telegram), mengaktifkan kamera dan mikrofon secara diam-diam, melacak lokasi GPS secara real-time, hingga mengunduh seluruh dokumen internal ponsel.
-
Siluman siber: Perangkat lunak ini dirancang untuk menghapus jejak operasinya sendiri, membuat deteksi dini menjadi sangat sulit dilakukan tanpa audit forensik digital tingkat lanjut.
Ancaman Kedaulatan Negara
Dugaan keterlibatan alat peretas asing dalam menyasar komunikasi Presiden Prabowo bukan sekadar isu kebocoran data pribadi, melainkan ancaman langsung terhadap kedaulatan dan keamanan nasional (national security).
“Jika Pegasus atau Predator benar-benar terkonfirmasi menyasar komunikasi Presiden, ini bukan lagi sekadar intersepsi informasi lokal. Ini adalah operasi siber tingkat tinggi yang berpotensi melibatkan aktor negara (state-sponsored actors) atau pihak swasta internasional berdaya tempur siber tinggi,” ujar seorang analis siber.
Hingga berita ini diturunkan, publik dan jajaran redaksi terus menunggu klarifikasi resmi serta langkah konkret dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) maupun lembaga intelijen terkait untuk memastikan keamanan penuh pada infrastruktur komunikasi kepresidenan.
