JAKARTA,Khabarnet.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima Tim Gabungan Perumus Undang-Undang (UU) Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (29/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan pentingnya kedaulatan data sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah pesatnya perkembangan arus digitalisasi.
Langkah penyusunan UU Satu Data Indonesia ini digulirkan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola data nasional agar lebih terpadu, aman, serta akuntabel. Pembahasan rancangan regulasi ini melibatkan lintas sektor, mulai dari DPR RI, kalangan akademisi, hingga berbagai kementerian dan lembaga terkait.
“Bapak Presiden menegaskan bahwa kedaulatan data adalah fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah arus digitalisasi,” bunyi keterangan resmi sebagaimana dikutip dari akun media sosial Sekretariat Kabinet.
Melalui integrasi data nasional, pemerintah menargetkan peningkatan akurasi pelayanan publik secara signifikan. Selain itu, sistem data yang terintegrasi diharapkan mampu memperkuat keamanan pertukaran informasi serta meningkatkan ketahanan siber nasional.
Kehadiran regulasi ini diproyeksikan memberikan dasar informasi yang solid bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas.
Sejumlah tokoh dan pejabat mendampingi jalannya pertemuan di Istana Kepresidenan tersebut, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia IPB University Prof. Dr. Sofyan Sjaf, Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, serta Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono.
