JAKARTA,KHABARNET – Debat mengenai efektivitas sistem multipartai di Indonesia kembali mencuat ke permukaan. Sejumlah pengamat ekonomi dan politik melontarkan kritik tajam bahwa terlalu banyaknya jumlah partai politik di Indonesia menjadi salah satu faktor tersembunyi yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlambat pengentasan kemiskinan.
BACA JUGA > Total Pencucian Uang Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tembus Rp 350 Miliar
Menurut para pengamat, menjamurnya partai politik menciptakan struktur biaya politik (political cost) yang luar biasa besar, baik bagi negara maupun bagi para kontestan pemilu itu sendiri. Biaya operasional partai, mahalnya ongkos kampanye, hingga transaksi politik transaksional dinilai menyedot sumber daya finansial yang seharusnya bisa dialokasikan untuk sektor produktif dan jaring pengaman sosial.
“Ketika energi dan anggaran nasional tersedot hanya untuk membiayai kompromi-kompromi politik, stabilitas kekuasaan yang mahal, serta bagi-bagi kekuasaan, program-program pengentasan kemiskinan sering kali terpinggirkan dari prioritas utama anggaran,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Selain masalah anggaran, sistem multipartai yang terlalu fragmentatif juga dinilai membuat proses pembuatan kebijakan di parlemen kerap diwarnai kompromi politik yang alot. Keputusan-keputusan ekonomi strategis sering kali tersandera oleh kepentingan transaksional antar-partai koalisi, sehingga reformasi ekonomi yang radikal dan berorientasi jangka panjang sulit diwujudkan.
Dampaknya, pertumbuhan ekonomi nasional tidak tersalurkan secara optimal untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat bawah. Kemiskinan struktural dikhawatirkan terus terpelihara akibat sistem politik yang lebih mengutamakan stabilitas elit ketimbang pemerataan ekonomi.
Sejumlah kalangan kini mendesak adanya evaluasi serius terhadap ambang batas parlemen (parliamentary threshold) serta aturan pendirian partai politik agar sistem demokrasi di Indonesia bisa lebih ramping, efisien, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.
