JAKARTA,Khabarnet.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme normatif pengisian posisi Wakil Presiden apabila Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.
Yusril menyampaikan bahwa sesuai ketentuan konstitusi, proses pengunduran diri diawali dengan surat resmi bertuliskan tangan atau tertulis dari Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” ujar Yusril saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Setelah menerima surat resmi pengajuan nama calon dari Presiden Prabowo Subianto, MPR diberikan batas waktu maksimal 60 hari untuk menggelar sidang paripurna dan memilih wakil presiden yang baru.
Kendati demikian, Menko Hukum dan HAM menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kekosongan dalam posisi Wakil Presiden RI. Gibran Rakabuming Raka disebut masih aktif menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagaimana mestinya.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” kata Yusril menambahkan.
Terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang belakangan menyita perhatian publik, Yusril menilai putusan lembaga peradilan tersebut tidak serta-merta menggugurkan status jabatan Gibran. Meski begitu, ia mencermati bahwa poin pertimbangan dalam putusan MA memuat isu serius terkait dinamika demokrasi yang perlu dicermati.
Ia juga mengonfirmasi telah menyampaikan kajian aspek hukum serta implikasi dari putusan peradilan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Publik pun diminta menunggu perkembangan politik serta langkah normatif berikutnya yang dapat berlangsung di parlemen.
