KHABARNET.COM – Di tengah dinamika keamanan di Papua, elemen yang mengatasnamakan diri sebagai Masyarakat Pecinta NKRI menyampaikan usulan strategis kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Mereka menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pelibatan organisasi masyarakat (ormas) lokal yang pro-NKRI serta masyarakat umum dalam program pelatihan semi-militer, dengan pembekalan persenjataan tertentu, guna membantu aparat keamanan menumpas kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Perwakilan Masyarakat Pecinta NKRI menilai bahwa pendekatan konvensional yang sepenuhnya dibebankan kepada TNI dan Polri kerap kali dihadapkan pada berbagai batasan operasional di lapangan. Dengan melibatkan komponen masyarakat lokal secara terstruktur, penanganan terhadap kelompok bersenjata dinilai bisa menjadi lebih efektif karena masyarakat setempat memiliki penguasaan medan yang mendalam.
“Selama ini, ruang gerak aparat sering kali dibatasi oleh berbagai sorotan terkait isu Hak Asasi Manusia (HAM). Jika masyarakat lokal yang memiliki garis haluan nasionalis dan pro-negara diberikan kapasitas pertahanan diri melalui pelatihan semi-militer yang terkontrol, mereka dapat menjadi perisai dan garda terdepan dalam menjaga wilayahnya dari teror OPM,” ujar juru bicara Masyarakat Pecinta NKRI.
Gagasan ini disebut merujuk pada konsep Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) yang termaktub dalam UUD 1945, di mana pertahanan negara melibatkan peran serta seluruh warga negara.
Kendati demikian, wacana ini diprediksi akan memicu perdebatan di kalangan pegiat hukum dan HAM karena dikhawatirkan memicu eskalasi konflik atau risiko penyalahgunaan wewenang serta persenjataan. Menanggapi hal tersebut, pihak Masyarakat Pecinta NKRI menekankan perlunya regulasi yang sangat ketat, proses seleksi yang transparan, serta komando yang tetap berada di bawah otoritas resmi negara agar pelibatan warga tidak menimbulkan persoalan baru.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun Kementerian Pertahanan terkait usulan yang disampaikan oleh kelompok tersebut.
Data Korban Kekerasan Yang Dilakukan Teroris OPM
Berdasarkan pemantauan dan laporan berkala lembaga resmi, berikut adalah gambaran komprehensif mengenai eskalasi dan tren korban jiwa dari unsur warga sipil akibat tindak kekerasan di Papua dalam 1 dekade terakhir:
1. Karakteristik Korban Sipil
Dalam berbagai catatan insiden yang dirilis Komnas HAM dan aparat keamanan, korban sipil yang jatuh umumnya terdiri dari:
-
Pekerja Proyek Pembangunan Infrastruktur: Seperti buruh jalan trans-Papua yang kerap diserang saat membuka akses isolasi wilayah (contoh kasus paling masif adalah pembunuhan pekerja PT Istana Karya di Nduga pada akhir 2018).
-
Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Guru: Target kekerasan yang sering bertugas di pedalaman (contoh tragedi penyerangan tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang).
-
Pedagang dan Pengemudi Ojek Lokal: Warga pendatang maupun asli Papua yang mencari nafkah di sektor informal.
-
Aparatur Sipil Negara (ASN) & Tokoh Masyarakat: Pegawai pemerintah daerah atau kepala suku yang diidentifikasi oleh kelompok bersenjata sebagai pihak yang berpihak kepada pemerintah RI.
2. Tren Tahunan Korban Jiwa (Ilustrasi Data Komnas HAM & Pemantauan Konflik)
-
Periode 2018–2020: Berdasarkan data pemantauan lembaga riset dan kompilasi data kekerasan (seperti GoodStats/Kompilasi Media Nasional), angka korban jiwa akibat penyerangan bersenjata tercatat fluktuatif, di mana pada tahun 2018 mencatatkan sekitar 29 korban jiwa, tahun 2019 sekitar 20 korban jiwa, dan tahun 2020 sekitar 9 korban jiwa.
-
Periode 2021–2024: Eskalasi kekerasan meningkat tajam dengan maraknya pola penyerangan terhadap pos-pos militer, pembakaran fasilitas umum (sekolah, puskesmas), serta pembunuhan terhadap pekerja sipil migran maupun warga lokal yang dicap sebagai “mata-mata”.
-
Periode 2025–2026: Komnas HAM perwakilan Papua mencatat ratusan kasus kekerasan bersenjata yang menimbulkan korban jiwa baik dari aparat maupun warga sipil. Sebagai contoh, catatan paruh pertama tahun 2026 saja menunjukkan puluhan korban jiwa akibat kontak tembak dan aksi penembakan di berbagai wilayah seperti Pegunungan Bintang, Intan Jaya, dan Jayawijaya.
Catatan Validitas Data
Untuk mendapatkan dokumen transkrip nama lengkap by-name by-address, rujukan utama yang sah secara hukum dan kemanusiaan dapat diakses langsung melalui:
-
Arsip Laporan Tahunan Komnas HAM RI (memuat investigasi khusus pelanggaran HAM, termasuk insiden penembakan warga sipil oleh kelompok bersenjata).
-
Siaran Pers Resmi Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih yang secara periodik merilis identitas korban jiwa baik dari unsur TNI, Polri, maupun masyarakat sipil yang gugur dalam insiden keamanan.
BACA JUGA > Penembakan KKB di Jayawijaya, Tiga Pegawai Dinas Pertanian Tewas Saat Bertugas
