JAKARTA,Khabarnet.com – Konfigurasi politik nasional mengalami guncangan hebat. Pengaruh politik klan Solo yang dibangun selama satu dekade terakhir dinilai berada di ambang keruntuhan setelah diterjang rentetan badai hukum dan gelombang pengunduran diri para elite pendukungnya.
Krisis politik ini mencapai puncaknya setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niatnya mundur dari jabatan Wakil Presiden. Langkah mendadak tersebut menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan penyetaraan ijazah pendidikan tingkat atas miliknya, yang memicu desakan pemakzulan serta guliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan intensif antara Presiden Prabowo dan Gibran. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut, Presiden mendengarkan pertimbangan Wapres terkait dinamika hukum yang tengah berkembang.
Di saat yang bersamaan, mesin politik utama klan Solo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), turut mengalami friksi internal yang signifikan. Tiga pejabat di Kabinet Merah Putih yang juga pentolan PSI Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan), Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), dan Isyana Bagoes Oka (Wamen Kependudukan) secara berturut-turut menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan partai.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengonfirmasi penerimaan pengunduran diri ketiga figur kunci tersebut. Meski alasan resmi yang disampaikan adalah agar ketiganya fokus pada tugas kenegaraan di kabinet, momentum pengunduran diri yang serentak ini memperkuat spekulasi publik mengenai keretakan serta penyusutan pengaruh politik lingkaran Solo di panggung nasional.
Rentetan peristiwa hukum dan politik ini menandai fase krusial bergesernya lanskap kekuasaan nasional, di mana konsolidasi kekuatan klan politik Solo kini menghadapi tekanan terbesar sepanjang sejarah berdiri dan berkembangnya.
