JAKARTA,Khabarnet.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengonfirmasi tengah melakukan pengembangan penyidikan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025–2026. Pengembangan ini ditandai dengan dibukanya penerbitan penyidikan baru oleh tim penyidik.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna, membenarkan adanya langkah penyidikan baru tersebut saat ditemui di Gedung Kejagung RI, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
“Ada penyidikan baru. Nanti saya cek lagi [fokus pengadaannya], tapi yang jelas ada,” ujar Anang kepada wartawan.
Dalam rangkaian pengusutan penyidikan baru ini, tim penyidik Kejaksaan Agung sebelumnya telah mendalami keterangan saksi dari pihak swasta, yakni seorang perwakilan berinisial YN dari PT ECS IJ pada akhir Oktober lalu.
Dua Kluster Perkara Korupsi MBG
Penanganan skandal korupsi tata kelola MBG di lingkungan BGN sendiri terbagi ke dalam dua kluster utama:
-
Kluster Tata Kelola Kelembagaan: Ditangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Pada kluster ini, penyidik telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka yang melibatkan mantan pejabat internal BGN.
-
Kluster Pengadaan Motor Listrik Operasional: Ditangani secara koneksitas oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) karena melibatkan unsur TNI aktif.
Dalam perkembangan kluster koneksitas motor listrik, sebanyak 5 tersangka telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Para tersangka terdiri dari 1 oknum perwira militer yaitu Kolonel Budi Utomo (BU) selaku mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta 4 pihak swasta berinisial GB, AM, YY, dan AA.
Penyidikan baru yang kini digulirkan Kejagung menegaskan komitmen penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh celah penyimpangan dalam program strategis nasional Makan Bergizi Gratis.
