BEKASI,KHABARNET – Memasuki Oktober 2026, kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi kembali berada di pusat sorotan publik. Di tengah momentum krusial evaluasi lanjutan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan sampah antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi, kondisi fisik di lapangan menunjukkan bahwa kompleksitas “gunungan sampah” ini telah menyentuh batas darurat ekologis yang tidak bisa lagi diabaikan.
Bantargebang bukan sekadar simpul akhir rantai kebersihan megapolitan, melainkan beban lingkungan hidup nyata yang setiap hari ditanggung oleh masyarakat Kota Patriot.
Fakta Data Resmi: Beban Tonase dan Ketinggian Zona Ekstrem
Berdasarkan data operasional Dinas Lingkungan Hidup serta kajian teknis pengelolaan TPST Bantargebang, angka-angka beban harian yang dipikul wilayah penyangga ini kian mengkhawatirkan:
-
Volume Kiriman Harian: Rata-rata sebanyak 7.300 hingga 7.500 ton sampah per hari dari wilayah DKI Jakarta terus-menerus memadati kawasan pembuangan ini.
-
Ketinggian Gunungan: Sejumlah zona penampungan aktif kini telah menjulang hingga ketinggian 40 sampai 50 meter, atau setara dengan bangunan gedung belasan lantai, yang memicu kerentanan tinggi terhadap stabilitas struktur lereng timbunan.
-
Kapasitas Lahan: Berdiri di atas total luas area sekitar 110,3 hektare—dengan porsi zona urugan saniter seperti Zona IV dan Zona V yang mengemban beban masif—kapasitas tampung kawasan ini semakin menyempit di tengah gempuran ribuan ton sampah setiap harinya.
Ancaman Emisi Gas Rumah Kaca dan Kerentanan Lingkungan
Selain persoalan volume fisik yang melampaui ambang ideal, tumpukan sampah raksasa ini menjadi sumber emisi gas metana ($CH_4$) signifikan di wilayah Jawa Barat. Tanpa optimalisasi sistem mitigasi gas rumah kaca dan percepatan teknologi pengolahan lanjutan seperti Fasilitas Pengolahan Sampah Antara atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), potensi bahaya pencemaran udara dan risiko kebakaran bawah tanah akibat gas terperangkap menjadi ancaman musiman yang nyata.
Dampak pencemaran udara berupa bau menyengat, penurunan kualitas air tanah, serta risiko pencemaran lingkungan dirasakan langsung oleh puluhan ribu warga di kelurahan terdekat seperti Ciketing Udik, Sumur Batu, dan Bantargebang.
Titik Kritis Evaluasi PKS dan Tuntutan Warga Bekasi
Momentum Oktober 2026 menjadi titik pertaruhan administratif yang strategis. Kalangan legislatif di DPRD Kota Bekasi mendesak agar klausul perpanjangan kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta disertai dengan komitmen konkrit, yang mencakup:
-
Transparansi dan Ketepatan Sasaran Dana Kompensasi: Memastikan dana hibah dan kompensasi dampak bau benar-benar mendongkrak kualitas infrastruktur serta kesejahteraan warga di ring terdekat pembuangan.
-
Restriksi Ketat dan Pengawasan Jalur Logistik: Penegakan aturan tonase truk sampah yang melintasi jalur darat wilayah Bekasi demi meminimalisasi kemacetan kronis dan kerusakan jalan raya.
-
Penerapan Teknologi Modern: Desakan agar program hilirisasi dan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan dapat segera beroperasi penuh guna mengurangi beban hulu secara signifikan.
Harapan Pekerja Informal di Tengah Ketidakpastian
Bagi ribuan pemulung dan pekerja informal yang menggantungkan hidup di sekitar zona TPST, dinamika kebijakan di bulan Oktober ini menghadirkan harapan sekaligus kekhawatiran. Mereka menuntut adanya jaminan keselamatan kerja, perlindungan sosial, dan kejelasan nasib di tengah pengetatan regulasi lingkungan.
Krisis Bantargebang adalah alarm keras bahwa tata kelola sampah perkotaan menuntut perubahan paradigma yang radikal. Redaksi Khabarnet akan terus mengawal proses kebijakan strategis ini demi menjamin kelestarian lingkungan dan hak-hak warga Bekasi tetap menjadi prioritas utama.
Kontributor: Tim Redaksi KHABARNET Bekasi ( IMAM & UTOMO )
Sumber Rujukan: Data Resmi Dinas Lingkungan Hidup/UPST DKI Jakarta, Laporan Pengawasan DPRD Kota Bekasi, Kajian Lingkungan Hidup 2026, dan Liputan Lapangan.
