JAKARTA,Khabarnet.com – Perdebatan mengenai efektivitas bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam mewujudkan pemerataan ekonomi kembali mengemuka di kalangan sejumlah pengamat politik, akademisi, dan tokoh daerah. Pihak-pihak yang mendorong gagasan federalisme menilai bahwa sistem sentralistik, meskipun telah dimodifikasi melalui otonomi daerah, belum sepenuhnya memberikan keadilan fiskal bagi wilayah-wilayah penghasil sumber daya alam (SDA) yang melimpah.
Menurut pandangan para pendukung konsep negara serikat atau federal, daerah-daerah kaya sumber daya alam di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua sering kali mengalami ketimpangan antara besarnya kontribusi pendapatan yang dikirim ke pusat dengan anggaran pembangunan yang kembali ke daerah. Dalam perspektif ini, bentuk negara federal dianggap sebagai solusi struktural karena memberikan kedaulatan pengelolaan ekonomi dan regulasi internal yang lebih luas kepada negara bagian, sementara pemerintah pusat hanya menangani urusan strategis seperti pertahanan, luar negeri, moneter, dan peradilan.
Sejumlah aktivis dan pengamat otonomi daerah juga menyoroti bahwa birokrasi perizinan dan kebijakan eksploitasi SDA yang masih banyak dikendalikan oleh pemerintah pusat kerap memicu konflik agraria serta kerusakan lingkungan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Dengan sistem federal, pemerintah daerah diyakini dapat lebih mandiri dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya masing-masing.
Pandangan Kontra dan Kerangka Konstitusi
Di sisi lain, mayoritas pakar hukum tata negara, sejarawan, serta elemen pemerintah menegaskan bahwa bentuk Negara Kesatuan merupakan konsensus final yang dilindungi oleh konstitusi. Merujuk pada Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan tidak dapat dilakukan perubahan.
Para pendukung konsep NKRI berargumen bahwa ketimpangan pembangunan bukanlah akibat dari bentuk negara kesatuan, melainkan persoalan tata kelola pemerintahan, pengawasan anggaran, dan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah serta skema Dana Bagi Hasil (DBH). Mereka juga merujuk pada pengalaman sejarah Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949–1950 yang dinilai rentan memicu disintegrasi bangsa dan sentimen kedaerahan yang berlebihan.
Menurut kalangan akademisi tata negara yang mendukung NKRI, solusi atas ketidakpuasan daerah penghasil SDA dapat ditempuh melalui penguatan otonomi asimetris, revisi formula dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta penegakan hukum terhadap praktik korupsi di tingkat pusat maupun daerah tanpa harus mengubah fondasi bentuk negara.
