JAKARTA,Khabarnet.com – Diskusi mengenai posisi, kewenangan, dan tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali memuncak seiring mencuatnya isu dan rekam jejak dugaan penyadapan yang melibatkan institusi penegak hukum terhadap pejabat tinggi negara, termasuk Presiden. Peristiwa semacam ini dinilai sejumlah pakar hukum dan pengamat kepolisian sebagai sinyal krusial perlunya evaluasi mendasar terhadap fungsi intelijen dan kewenangan penegakan hukum.
Secara historis, isu penyadapan dan penyalahgunaan kewenangan intelijen di Indonesia telah beberapa kali menjadi titik krusial. Regulasi terkait penyadapan di Indonesia sendiri diatur dalam berbagai undang-undang, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan perlunya Undang-Undang Penyadapan yang komprehensif agar tidak terjadi tumpang tindih atau penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
Para pakar hukum tata negara menegaskan bahwa tindakan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah (unlawful interception), terlebih jika menargetkan simbol negara atau Kepala Negara, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum dan keamanan nasional. Hal ini memicu desakan dari berbagai elemen masyarakat sipil yang mempertanyakan apakah langkah pembenahan Polri cukup dengan reformasi struktural-kultural atau sudah membutuhkan evaluasi berskala revolusif.
Di sisi lain, kalangan akademisi dan praktisi hukum mengingatkan bahwa kata “revolusi” dalam konteks lembaga negara harus dimaknai sebagai restrukturisasi total dan penguatan pengawasan eksternal, bukan pembubaran institusi. Penataan ulang kewenangan penyadapan, pembentukan lembaga pengawas eksternal yang independen dan bergigi (seperti penguatan Kompolnas), serta transparansi prosedur hukum menjadi poin inti yang terus didorong agar Polri tetap bekerja sesuai koridor konstitusi dan asas keadilan.
