BEKASI,KHABARNET – Tim Redaksi Khabarnet merangkum laporan investigasi komprehensif mengenai gelombang ketidakpuasan masyarakat Kota Bekasi terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Berdasarkan data pemberitaan terkini dan hasil jajak pendapat mandiri, legitimasi wakil rakyat di parlemen daerah saat ini tengah berada di titik nadir akibat dugaan kuat bahwa lembaga legislatif lebih mementingkan kepentingan kelompok dan partai politik ketimbang memperjuangkan aspirasi rakyat.
1. Ringkasan Isu: DPRD Dinilai Abai dan Mementingkan Golongan
Berbagai elemen masyarakat hingga pengamat kebijakan publik menyoroti tajam langkah-langkah politik di internal DPRD Kota Bekasi. Di tengah berbagai persoalan mendasar warga mulai dari pengangguran, penanganan banjir, hingga tekanan ekonomi. para wakil rakyat justru dinilai kerap terjebak dalam friksi internal, perebutan pengaruh faksi partai, dan dugaan arogansi jabatan.
Alih-alih berfungsi sebagai pengawas yang kuat dan penyambung lidah rakyat, DPRD Kota Bekasi di mata publik kian bergeser menjadi instrumen pragmatisme kelompok dan oligarki partai.
2. Hasil Survei Mandiri Redaksi Khabarnet
Guna memotret kondisi riil di lapangan, Tim Riset Redaksi Khabarnet telah merilis data jajak pendapat mandiri yang melibatkan 100 responden warga Kota Bekasi dari berbagai latar belakang (buruh, UMKM, ibu rumah tangga, dan mahasiswa). Hasilnya menunjukkan angka minoritas yang sangat mencolok:
Tabel 1: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja DPRD Kota Bekasi
| Pilihan Kategori | Jumlah Responden (N=100) | Persentase (%) | Status / Interpretasi |
| Sangat Puas | 0 | 0% | Tidak Ada |
| Puas | 1 | 1% | Sangat Minimal |
| Cukup Puas | 0 | 0% | Tidak Ada |
| Tidak Puas | 42 | 42% | Dominan |
| Sangat Tidak Puas | 57 | 57% | Mayoritas Mutlak |
| Total | 100 | 100% | Krisis Kepercayaan Akut |
Tabel 2: Indikator Utama Penyebab Ketidakpuasan Publik (Multiple Response)
| Indikator Penilaian | Persentase (%) |
| Lebih mementingkan kepentingan kelompok/faksi partai ketimbang rakyat | 85% |
| Kurang tanggap terhadap masalah ekonomi dasar (harga pangan, lapangan kerja) | 72% |
| Minimnya penyerapan aspirasi riil (Jaring Aspirasi/Reses tidak efektif) | 65% |
| Gaya hidup dan etika oknum dewan yang dinilai arogan/tidak berempati | 51% |
| Infrastruktur dan pelayanan publik tidak kunjung membaik | 48% |
Tabel 3: Persepsi Publik terhadap Orientasi Kerja Anggota Dewan
| Orientasi Kerja Dewan | Persentase (%) |
| Partai Politik & Kelompok Oligarki Internal | 78% |
| Kepentingan Pribadi / Golongan Tertentu | 21% |
| Masyarakat / Warga Pemilih Kota Bekasi | 1% |
| Total | 100% |
3. Kesimpulan & Rekomendasi Redaksi
-
Krisis Legitimasi (99% Kecewa): Angka akumulatif ketidakpuasan sebesar 99% merupakan vonis moral yang keras dari warga Kota Bekasi. Kehadiran DPRD saat ini dinilai oleh sebagian besar masyarakat lebih mirip sebagai beban tambahan ketimbang solusi atas persoalan perkotaan.
-
Tuntutan Evaluasi Total: Redaksi Khabarnet mendesak pimpinan partai politik di tingkat pusat dan daerah untuk segera mengevaluasi kinerja kader-kadernya di DPRD Kota Bekasi. Jika pengawasan dan keberpihakan kepada rakyat tidak segera dipulihkan, krisis kepercayaan ini dikhawatirkan akan memicu eskalasi gerakan protes sosial yang lebih luas di Kota Bekasi.
