JAKARTA,Khabarnet.com – Di tengah dinamika situasi politik menjelang evaluasi dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, gelombang aspirasi dari berbagai elemen masyarakat mengemuka. Kali ini, sorotan tajam dan seruan tegas disuarakan oleh para tokoh masyarakat, orang tua, serta pemerhati pendidikan agar para provokator aksi unjuk rasa tidak melibatkan para pelajar SMK dan SMA se-Jabodetabek untuk turun ke jalan.
Seruan ini mencuat seiring dengan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap potensi mobilisasi massa usia sekolah dalam aksi-aksi demonstrasi yang berpotensi berujung pada kericuhan.
Lindungi Masa Depan Anak, Jangan Jadikan Alat Politik
Sejumlah perwakilan orang tua murid dan aktivis perlindungan anak di Jabodetabek mengecam keras pihak-pihak atau oknum provokator yang kerap memanfaatkan kepolosan remaja demi kepentingan kelompok tertentu. Menurut mereka, keterlibatan pelajar dalam aksi demonstrasi jalanan tidak hanya membahayakan keselamatan fisik mereka, tetapi juga mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah.
“Pemerintahan yang berjalan sah tentu terbuka terhadap kritik dan unjuk rasa sebagai bagian dari demokrasi. Namun, menyeret anak-anak SMK dan SMA yang belum matang secara politik ke dalam pusaran aksi massa adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab,” ujar salah satu tokoh masyarakat pemerhati pendidikan di Jakarta.
Masyarakat menilai bahwa dinamika politik dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus disikapi secara dewasa oleh kaum intelektual, mahasiswa, dan masyarakat umum yang sudah memiliki hak pilih, bukan dengan mengerahkan anak-anak di bawah umur yang rentan menjadi korban provokasi.
Desakan Pengawasan Ketat dan Peran Aktif Orang Tua
Menanggapi potensi mobilisasi pelajar, elemen masyarakat mendesak agar pihak-pihak terkait, termasuk aparat kepolisian, Dinas Pendidikan, serta para kepala sekolah di wilayah Jabodetabek, meningkatkan pengawasan ekstra ketat.
Beberapa poin penting yang menjadi tuntutan masyarakat meliputi:
-
Peringatan Keras kepada Provokator: Meminta aparat penegak hukum menindak tegas oknum yang terbukti menyebarkan provokasi dan menghasut anak-anak sekolah untuk ikut demonstrasi.
-
Sinergi Sekolah dan Orang Tua: Mengimbau para orang tua untuk lebih aktif memantau keberadaan dan aktivitas anak-anak mereka di luar jam sekolah, khususnya di tengah isu ajakan aksi melalui media sosial.
-
Fokus pada Pendidikan: Mengingatkan para pelajar agar tetap fokus mengejar cita-cita, menyelesaikan pendidikan, dan tidak mudah tergiur oleh ajakan pihak tak dikenal untuk turun ke jalan.
Demokrasi yang Sehat Dimulai dari Perlindungan Anak
Demokrasi yang matang di Indonesia memerlukan partisipasi yang sehat, tertib, dan sesuai aturan hukum. Evaluasi dua tahun kepemimpinan nasional semestinya menjadi ruang dialog yang konstruktif bagi kalangan akademisi dan masyarakat dewasa.
Dengan adanya desakan kuat dari masyarakat ini, diharapkan kesadaran kolektif dapat tercipta—bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi mudanya, dan melindungi mereka dari pusaran konflik jalanan adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
BACA JUGA > Demo di DPR Dinilai Masuk Angin, Publik Kini Lirik Rumah Ketua Partai Politik?
