KOTA BEKASI,KHABARNET – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi kembali menuai sorotan tajam dari publik dan kalangan pengamat kebijakan. Lembaga legislatif yang seharusnya menjadi wadah representasi masyarakat dan perpanjangan tangan rakyat di tingkat daerah justru dihadapkan pada krisis legitimasi yang mendalam.
Berdasarkan data riset opini publik dan jajak pendapat yang dirilis oleh lembaga pengamat media lokal, tingkat kekecewaan masyarakat terhadap orientasi kerja para wakil rakyat di Kota Patriot menyentuh angka kumulatif hingga 99 persen. Sorotan utama ini mengerucut pada dugaan bahwa arah kebijakan serta keberpihakan anggota dewan lebih condong untuk melayani kepentingan partai politik dan kelompok pengusaha (oligarki), alih-alih memprioritaskan kepentingan warga pemilih di akar rumput.
Dalam data riset tersebut, persepsi publik terhadap orientasi kerja anggota dewan terbagi ke dalam beberapa catatan kritis: sebanyak 78 persen responden menilai orientasi utama dewan tersandera oleh faksi partai politik dan kelompok internal tertentu, 21 persen diarahkan pada kepentingan golongan/pribadi, dan hanya 1 persen yang dinilai murni berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat atau warga pemilih Kota Bekasi.
“Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan yang kuat dan menyuarakan kebutuhan riil masyarakat seperti penanganan lapangan kerja serta stabilitas harga kebutuhan pokok, DPRD Kota Bekasi di mata publik kian bergeser menjadi instrumen pragmatisme kelompok,” tulis laporan evaluasi publik tersebut.
Fenomena ini memicu keprihatinan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, pelaku UMKM, hingga mahasiswa. Mereka menilai bahwa fungsi pengawasan anggaran maupun pembentukan peraturan daerah kerap kali kehilangan taringnya karena tersandera oleh kompromi transaksional tingkat tinggi antara elite partai dan pemilik modal.
Menanggapi situasi ini, publik mendesak adanya evaluasi total serta transparansi kinerja dari para anggota dewan yang duduk di gedung parlemen daerah. Tanpa adanya pembenahan orientasi yang berpihak kepada rakyat, krisis kepercayaan ini dikhawatirkan akan terus membesar dan memicu gelombang ketidakpuasan sosial yang lebih luas di Kota Bekasi.
