JAKARTA,Khabarnet.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), membeberkan kepastian terkait besaran gaji bagi manajer atau petugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Berdasarkan ketentuan pemerintah, para manajer ini akan menerima penghasilan berkisar antara Rp 6,8 juta hingga Rp 8,3 juta per bulan.
Zulhas menjelaskan, besaran upah tersebut dirancang fleksibel dan akan disesuaikan dengan tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta kondisi geografis tempat petugas tersebut bertugas.
Bagi manajer yang ditempatkan di wilayah dengan UMK tinggi serta tantangan geografis tertentu, mereka berhak menerima upah maksimal hingga Rp 8,3 juta per bulan. Sementara itu, bagi mereka yang bertugas di wilayah dengan UMK lebih rendah, pendapatan paling sedikit yang diterima adalah Rp 6,8 juta per bulan.
“Karena tanggung jawabnya berat untuk mengembangkan ekonomi desa itu, dilihat daerahnya, ya, sesuai dengan UMK daerah itu. Antara Rp 6,8 juta sampai Rp 8,3 juta per bulan. Jadi sesuai dengan tempat, jarak, dan seterusnya. Itu sudah merangkap semuanya, take home pay,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).
Ia menegaskan bahwa nominal tersebut merupakan angka menyeluruh (take home pay) yang sudah mencakup gaji pokok beserta seluruh tunjangan yang melekat.
Selain masalah penghasilan, Zulhas juga menjelaskan status kepegawaian para manajer Kopdes Merah Putih ini. Mereka akan dipekerjakan menggunakan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sebagai pegawai kontrak di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara.
“Kontrak 2 tahun, jadi pegawai kontrak waktu tertentu selama 2 tahun ya, di bawah Agrinas Pangan,” tegas Zulhas.
Dengan kejelasan mengenai sistem kontrak kerja dan besaran upah ini, pemerintah berharap para manajer Kopdes dapat fokus mengemban tugas berat dalam menggerakkan serta mengembangkan roda perekonomian di tingkat pedesaan.
BACA JUGA > Bos Agrinas Ungkap Alasan Manajer Kopdes Merah Putih Baru Digaji Saat Resmi Bertugas
BACA JUGA > Resmi Disahkan! Anggaran Rp4.106 Triliun Siap Eksekusi Program Prioritas Nasional
