JAKARTA,Khabarnet.com – Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengambil langkah tegas dengan mencopot Kapolres Sukoharjo, AKBP Andika Dharma Sena. Keputusan ini merupakan buntut dari polemik tindakan penggeledahan yang dilakukan jajarannya di Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran (HQ), Sukoharjo, Jawa Tengah.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengonfirmasi bahwa selain Kapolres, terdapat tiga anggota Polres Sukoharjo lainnya yang turut dinonaktifkan dari jabatannya. Ketiganya adalah Iptu AS (Kasat Reskrim), Ipda FA (Kanit Pidum), dan Ipda RAP (Kanit PPA).
“Langkah ini telah dilakukan pemeriksaan dan penonaktifan kepada yang bersangkutan. Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap empat personel yaitu AKBP ADS, Iptu AS, Ipda FA, dan Ipda RAP,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026). Saat ini, keempat personel tersebut tengah menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri atas dugaan pelanggaran kode etik dalam proses penggeledahan.
Pencopotan ini dituangkan resmi dalam Surat Telegram (ST) Kapolri bernomor ST/2463/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026. Dalam mutasi tersebut, AKBP Indra Maulana Saputra yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali ditunjuk mengisi posisi Kapolres Sukoharjo. Sementara posisi Kapolres Boyolali diisi oleh AKBP Christopher Adhikara Lebang.
Latar Belakang Kasus Peristiwa penggeledahan di Ponpes Hamalatul Quran berlangsung pada Selasa (27/10/2026) dini hari. Penggeledahan tersebut berawal dari pengembangan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Grogol, Sukoharjo, pada September 2026. Polisi yang telah menahan satu tersangka berinisial S mendatangi ponpes untuk mencari terduga pelaku lain yang dinilai berkaitan.
Namun, pelaksanaan penggeledahan tersebut memicu kritik publik serta sorotan berbagai lembaga setelah muncul dugaan tindakan intimidasi oleh aparat terhadap 12 santriwati dan 4 ustazah di lokasi pada waktu dini hari.
