BANDUNG,KHABARNET – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengambil langkah tegas dan masif untuk menuntaskan persoalan pendidikan di wilayahnya. Pemprov Jabar resmi membentuk Tim Pemburu Anak Tidak Sekolah (ATS) yang nantinya akan diterjunkan langsung hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Langkah taktis ini melibatkan sinergi lintas sektor, mulai dari para camat, kepala desa, hingga lurah, demi memastikan seluruh anak usia sekolah di Jawa Barat mendapatkan hak dasar mereka di bidang pendidikan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa penanganan anak tidak sekolah tidak boleh hanya diserahkan secara administratif kepada Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama saja. Persoalan ini menuntut gerakan kolaboratif secara masif dan turun tangan langsung ke lapangan.
“Pekan depan kami akan mengundang semua camat di Jawa Barat. Selanjutnya, camat bersama lintas sektor akan mengedukasi kepala desa dan lurah se-Jabar. Kami bahkan akan membentuk tim pemburu anak tidak sekolah di desa,” ujar Herman dalam keterangannya di Bandung.
Menurut Herman, akar permasalahan anak tidak sekolah sangat beragam dan menyentuh ranah sosial keluarga. Mulai dari himpitan ekonomi, tuntutan membantu orang tua bekerja di ladang atau berdagang, hingga persoalan disabilitas. Oleh karena itu, jajaran aparatur pemerintah di daerah wajib terjun langsung untuk memetakan kondisi riil tersebut.
“Jangan hanya berpikir, kenapa tidak sekolah? Kita harus tahu kondisinya. Ada anak yang harus membantu orang tuanya bertani, berdagang, ada keluarga yang membutuhkan bantuan, dan ada juga anak dengan disabilitas. Situasinya bermacam-macam,” ungkapnya.
Sebagai solusi alternatif bagi anak yang terkendala waktu atau biaya pada jalur pendidikan formal, Pemprov Jabar turut mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta jalur pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) dengan skema belajar yang jauh lebih fleksibel.
Herman juga tidak segan-segan menginstruksikan para kepala dinas pendidikan kabupaten/kota untuk tidak berpangku tangan di balik meja kerja. Jika penanganan di tingkat daerah menemui jalan buntu, ia membuka mekanisme eskalasi langsung hingga ke tingkat provinsi.
“Kalau kepala dinas kabupaten/kota tidak mampu menyelesaikan, laporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jabar. Kalau belum mampu juga, laporkan kepada saya. Saya akan turun langsung. Mana orang tua yang tidak mengizinkan, mana anak yang tidak mau sekolah? Tunjukkan datanya, saya akan turun,” tegasnya.
Melalui langkah berani ini, Pemprov Jabar berharap tidak ada lagi anak di Tatar Pasundan yang tertinggal pendidikannya, sekaligus memastikan masa depan generasi muda dapat terselamatkan sesuai amanat konstitusi.
