Dalam aksinya, mahasiswa membawa delapan tuntutan utama. Beberapa di antaranya adalah penghentian korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pelaksanaan reforma agraria, serta penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

BEM UI juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan sejumlah kebijakan yang mereka persoalkan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Selain itu, mahasiswa menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan meminta agar otonomi daerah tetap diperkuat.

Tuntutan lainnya berkaitan dengan kondisi wilayah yang terdampak bencana. Mahasiswa meminta adanya penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta percepatan proses pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.
BEM UI turut menyoroti persoalan kebebasan sipil. Mereka menyerukan penghentian tindakan represif dan intervensi aparat keamanan dalam ruang sipil serta menyampaikan tuntutan terkait keberadaan Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP).

Dalam pelaksanaan aksi, situasi sempat diwarnai ketegangan ketika massa mahasiswa tertahan dalam perjalanan menuju kawasan Bundaran HI. Sejumlah mahasiswa juga terlibat perdebatan dengan aparat terkait penggunaan pengeras suara dan lokasi penyampaian aspirasi.
Meski demikian, aksi tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai persoalan nasional. BEM UI menilai berbagai masalah struktural yang masih dirasakan masyarakat menunjukkan bahwa makna kemerdekaan perlu terus diperjuangkan agar dapat dirasakan secara lebih merata.

Aksi di Bundaran HI kembali menunjukkan bahwa mahasiswa masih mengambil peran sebagai kelompok yang aktif menyuarakan persoalan publik. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah sekaligus membuka ruang dialog antara mahasiswa, masyarakat, dan pemangku kebijakan.