JAKARTA,KHABARNET – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengambil langkah tegas dan terstruktur dalam merealisasikan wacana besar untuk menggratiskan seluruh biaya pendidikan negeri. Kepala Negara resmi membentuk tim khusus lintas kementerian yang diketuai langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno.
Pembentukan tim khusus ini dikonfirmasi menyusul instruksi kuat dari Presiden agar akses pendidikan di lembaga negeri, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), sekolah dasar hingga perguruan tinggi (universitas), benar-benar bisa dinikmati masyarakat tanpa dibebani biaya.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto, mengungkapkan bahwa tim khusus tersebut melibatkan koordinasi erat dari berbagai sektor strategis. Di antaranya meliputi Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, hingga kementerian yang membidangi pendidikan.
Tim ini nantinya bertugas merumuskan skema, tata kelola keuangan, hingga perhitungan anggaran yang matang—termasuk untuk mengkaji perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH) agar transisi menuju pendidikan gratis dapat berjalan tanpa hambatan regulasi.
Lantas, dari mana sumber pendanaan masif ini akan didapatkan? Terkait pertanyaan tersebut, Presiden Prabowo sebelumnya telah menegaskan bahwa anggaran untuk menggratiskan sekolah dan kuliah negeri akan disokong darioptimalisasi kekayaan negara serta dana yang selama ini bocor akibat tindakan korupsi.
“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya dari yang dikorupsi, yang dicolong, yang dikorupsi,” ujar Prabowo dalam pernyataannya.
Selain menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang TK hingga universitas, pemerintahan Presiden Prabowo juga memprioritaskan perbaikan fasilitas fisik sekolah yang rusak serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru melalui pelatihan berbasis dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan dikomandoi langsung oleh Menko PMK Pratikno, pemerintah bertekad mempercepat perumusan kebijakan ini agar target pendidikan negeri yang inklusif dan sepenuhnya gratis dapat segera dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
